PARIGI MOUTONG – Ketua Pengadilan Negeri Parigi, Yakobus Manu, SH mengatakan, dengan adanya penetapan eksekusi, Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong tak perlu khawatir atas ganti rugi lahan kantor Bupati senilai Rp3,7 miliar.
“Apakah ini, nanti takut dianggap sebagai pidana korupsi? tidak. Memang bisa terjadi, bila ada pengadaan tanah yang belum dituntaskan pada saat kabupaten ini dimekarkan,” kata Yakobus Manu, di Parigi, Kamis, 29 Februari 2024.
Menurutnya, tak ada kendala ataupun hal-hal yang perlu dikhawatirkan Pemda Parigi Moutong. Sebab, penetapan eksekusi merupakan prosedur biasa, dan dapat menjadi dasar ganti rugi lahan.
Bahkan, tidak membutuhkan jasa appraisal untuk menafsir harga tanah serta tidak akan terjadi mark up, karena telah sesuai dengan ketentuan.
“Kami telah mengundang untuk diberikan teguran agar melaksanakan putusan secara sukarela. Intinya, Pemda masih mau konsultasi, masalah pembayaran ganti rugi lahan,” ujarnya.
Olehnya, karena pihak penggugat telah mengajukan permohonan eksekusi, maka Pengadilan Negeri Parigi wajib menjalankannya, sesuai apa yang tertuang dalam penetapan eksekusi.
Meskipun, kata dia, ganti rugi lahan kantor Bupati belum dibayarkan langsung oleh Pemda Parigi Moutong. Tujuannya, untuk memberikan kepastian hukum kepada pihak pemenang gugatan.
“Supaya ada kepastian hukum, ini mau dibayarkan apa tidak? Entah tahun ini atau 2025, sudah harus dianggarakan Pemda,” jelas Yakobus.
Ia mengatakan, upaya hukum lain yang dapat ditempuh Pemda Parigi Moutong, yakni Peninjauan Kembali (PK). Namun, tidak akan menghalangi proses eksekusi.
“Apalagi eksekusi sudah dilakukan. Upaya hukum lain, hanya bisa PK. Tidak bisa ada gugatan lagi, kecuali muncul pihak ketiga lagi,” pungkasnya. *theopini
