Pemkab Parigi Moutong Target Mulakan Lelang JPTP Awal Maret

Pemkab Parigi Moutong Target Mulakan Lelang JPTP Awal Maret
Kepala BKPSDM Parigi Moutong, Ahmad Saiful

PARIGI – Setelah sempat tertunda dari perencanaan sebelumnya, Pemkab Parigi Moutong menarget akan mememulai proses lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) yang mengalami kekosongan awal Maret.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Parigi Moutong, Ahmad Saiful mengatakan, ada beberapa proses yang menjadi dasar sehingga pelaksanaan lelang terbuka tersebut baru akan dilaksanakan bulan depan.

Baca Juga : Tanggapi Laporan Masyarakat, Inspektorat Bakal Investigasi DD Petapa

Pertama kata dia menyangkut tentang rencana keluar masuknya pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Untuk prosesi tersebut, pihaknya harus lebih dulu mendapatkan rekomendasi dari pihak Dirjen Dukcapil Kemendagri.

“Ini kita tengah menunggu rekomendasi dari Kemendagri, karena menyangkut rotasi pejabat di Dukcapil sudah punya mekanisme sendiri sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku,” kata Ahmad Saiful kepada Songulara, Rabu (24/02).

Selain itu, pihaknya juga tengah menunggu hasil koordinasi dengan pihak Komite ASN (KASN) seputar jadwal pelaksanaan lelang terbuka.

“Insya Allah bila beberapa proses tersebut sudah kita lakukan, maka paling cepat pekan pertama atau kedua bulan Maret kita mulakan proses pendaftaran lelang terbukanya,” katanya.

Pada kesempatan itu, dirinya juga memberikan informasi seputar JPTP untuk Kepala Badan Satuan Polisi Pamong Praja yang mengalami kekosongan.

Sesuai dengan arahan KASN, untuk pendaftar pada posisi tersebut (Pol PP) dimungkinkan oleh ASN yang belum memiliki sertifikat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Sebab, khusus untuk pengisian Pol PP memang ada persyaratan pendaftar harus memiliki sertifikat PPNS. Namun karena dengan kondisi lapangan, maka ASN yang ingin mendaftar diharuskan membuat surat pernyataan seputar siap mengikuti kegiatan sertifikasi saat menjabat.

“KASN menyadari bahwa pemilik sertifikat PPNS ini sangat terbatas, sehingga masih dimungkinkannya ada pendaftar yang belum memiliki namun harus menandatangani surat pernyataan untuk mengikuti pelatihan serupa pasca pelantikan,” terangnya.

Sesuai kebutuhan, lelang terbuka akan dilakukan untuk pengisian sebanyak Sembilan jabatan yang mengalami kekosongan.

VIAFaiz
BAGIKAN

1 KOMENTAR

LEAVE A REPLY