Parigi Moutong Diberi Warning Kementrian Terkait DD Tahap Dua

124
Kepala Dinas Pemberdayaan Mesyarakat dan Desa (DPMD) Parigi Moutong, Fit Dewana

PARIGI – Kabupaten Parigi Moutong mendapat warning (peringatan) oleh Kementerian Keuangan, terkait pencairan Dana Desa (DD) tahap dua tahun 2019, yang baru mencapai 40 persen hingga akhir bulan Juli.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, dan Pemerintahan Desa (PMPD) Parigi Moutong, Fit Dewana mengaku bingung, mengapa masih banyak desa di Kabupaten Parigi Moutong yang hingga kini belum memasukan permintaan untuk proses pencairan DD tahap dua. Padahal, persyaratan yang diamanatkan dalam peraturan Menteri Keuangan terbilang mudah.

Olehnya kata dia, pihaknya akan segera melakukan evaluasi terhadap pemerintah desa, guna mengetahui penyebab keterlambatan yang dialami mereka.

“Persyaratannya hanya Laporan Realisasi Anggaran (LRA) 2018, makanya kami akan segera lakukan evaluasi ditingkat pemerintah desa,” ujar Fit kepada Songulara, Selasa (30/7).

Menurut dia, sepertinya ada persyaratan tambahan yang diterapkan ditingkat kecamatan, sehingga membebani dan mempersulit pemerintah desa dalam proses pencairan DD tahap duanya.

Untuk itu, pihaknya akan koordinasikan lagi ke pihak kecamatan untuk tidak membebani persyaratan yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan, agar benar-benar tepat waktu karena berpengaruh pada daerah.

“Kalau hanya LRA saya pikir mudah. Tapi informasi yang kami terima, pihak kecamatan juga minta LKPj 2018. Sehingga membutuhkan waktu bagi pemerintah desa, untuk melengkapinya,” kata dia.

Kedepan pihaknya berkeinginan, Agara tahun depan pemerintah desa wajib memasukan LKPj tahun sebelumnya dibulan Febuari, karena pihaknya menilai menyusun pertanggung jawaban terbilang mudah, agar tidak menjadi penghambat lagi.

“Ini sudah dapat warning, karena DD tidak bisa mengendap paling lama tujuh hari. Sementara dana desa sudah di transfer dua minggu lalu,” tuturnya.

Dia menambahkan, pihaknya sudah menyurat ke pemerintah kecamatan terkait persyaratan yang harus disesuaikan dengan peraturan Menteri Keuangan. Sebab, pencairan DD tidak boleh terhambat hanya karena persoalan administrasi, karena ada hak masyarakat yang harus direalisasikan.

Tetapi memang tidak busa dipungkiri, perosalan pajak memang harus diberikan ketegasan. Hanya saja, berkaitan dengan LKPj tahun sebelumnya berdasarkan Anatar peraturan, baru dapat dimasukan menjadi persyarakat pencairan DD ditahap tiga.

LEAVE A REPLY