Songulara
No Result
View All Result
  • Masuk
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • SPORT
  • LAINNYA
    • Kesehatan
    • Unik
    • Pariwisata
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • SPORT
  • LAINNYA
    • Kesehatan
    • Unik
    • Pariwisata
No Result
View All Result
Songulara
No Result
View All Result
Home Daerah

6 Pejabat yang Sempat Diberhentikan dan Dinonjobkan di Parigi Moutong Kembali Dilantik

Redaksi SongularaolehRedaksi Songulara
22 Januari 2024
Waktu Membaca: 2 mins baca
Redaksi SongularaolehRedaksi Songulara
22 Januari 2024

PARIGI MOUTONG – Enam pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Parigi Moutong, yang sempat diberhentikan dari jabatannya dan dinonjobkan kembali dilantik, Senin, 22 Januari 2024.

Pelantikan dilaksanakan berdasarkan Surat Gubernur Sulawesi Tengah, Nomor: 800/652/BKD tertanggal 6 Desember 2023, ihwal permohonan pelantikan/pengaktifan kembali Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemda Parigi Moutong.

Selain itu, menindaklanjuti surat Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor: 100.2.2.6/06/SJ, ihwal persetujuan pengangkatan kembali dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama lingkungan Pemda Parigi Moutong

Pejabat tinggi pratama yang dilantik tersebut, yakni:

  1. Arman S.Pd, M.Si, jabatan baru Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
  2. Dra Alina Adeu M.Si, jabatan baru Kepala Dinas Sosial
  3. Masdin S.Sos M.Si, jabatan baru Kepala Dinas Ketahanan Pangan
  4. Ir Amir Syarifudin M.Si, jabatan baru Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan
  5. Ir. Muhammad Irfan, jabatan baru Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
  6. Drs. Kamiludin M.Si, jabatan baru Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pada kesempatan itu, Pj Bupati Parigi Moutong, Richard Arnaldo mengatakan, pelantikan merupakan konsekuensi kebijakan organisasi, yang menjadi keharusan dalam penguatan kelembagaan.

Hal itu, sesuai dengan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 07 Tahun 2017, tentang tata cara pelantikan dan sumpah janji jabatan, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas, jabatan fungsional.

“Pertimbangan utama dalam penentuan jabatan didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan instansi yang menimbang aspek integritas dan moralitas,” tukasnya.

Ia mengaku, berkeinginan mewujudkan pemerintahan yang baik serta bersih, terbingkai erat dalam aturan ketentuan perundang- undangan. Hal ini, penting demi transparansi dan akuntabilitas pemerintahan di Kabupaten Parigi Moutong.

Pj Bupati juga menekankan kepada para pejabat yang dilantik, agar menjadikan pelantikan sebagai spirit untuk memulai awal baru, meningkatkan integritas dan bekerja sesuai visi bersama.

“Terus menyalakan api semangat dan samakan langkah serta visi, segera bekerja untuk melakukan Inovasi, melanjutkan apa yang telah dirintis selama beberapa waktu lalu oleh pejabat lama,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia (BKPSDM) Parigi Moutong, Mahmud Tandju mengatakan, para pejabar dilantik atau diaktifkan kembali sebagai pejabat tinggi pratama, karena adanya nonjob beberapa waktu lalu, akibat kesalahan dalam menafsirkan aturan.

“Sebenarnya, ada tujuh pejabat yang akan dilantik kembali. Hanya saja, satu orang pejabat telah meninggal dunia,” pungkasnya. *theopini

Tag: Badan Kepegawaian Negara (BKN)Badan Kepegawaian Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)NonjobPelantikan EselonPemda Parigi MoutongRichard Arnaldo Djanggola
ShareTweetKirim
Redaksi Songulara

Redaksi Songulara

Sebelum

Perkuat Pengembangan SPR, DISPKH Parigi Moutong-IPB Jalin Kerja Sama

Sesudah

Ratusan Guru Honorer Adukan Nasibnya ke Sekda Parigi Moutong

TerkaitPostingan

Program Stunting DASHAT dan Minlok DP3AP2KB Masuk Temuan BPK, DPRD Minta Inspeksi Khusus

Program Stunting DASHAT dan Minlok DP3AP2KB Masuk Temuan BPK, DPRD Minta Inspeksi Khusus

17 Juli 2026
Dua Addendum Proyek Perpustakaan Rp8,7 Miliar Jadi Sorotan, Pansus Minta Dokumen Addendum

Dua Addendum Proyek Perpustakaan Rp8,7 Miliar Jadi Sorotan, Pansus Minta Dokumen Addendum

14 Juli 2026
Pansus DPRD Dalami Temuan BPK, Dinkes Sebut Selisih Harga Obat Dipicu Aturan Baru

Pansus DPRD Dalami Temuan BPK, Dinkes Sebut Selisih Harga Obat Dipicu Aturan Baru

13 Juli 2026
Sengketa Denda Proyek Perpustakaan Rp8,7 Miliar, Dua Addendum Berbeda Picu Polemik

Sengketa Denda Proyek Perpustakaan Rp8,7 Miliar, Dua Addendum Berbeda Picu Polemik

13 Juli 2026
Dekranasda Parigi Moutong Bawa Motif Bomba Saga ke Panggung Nasional

Dekranasda Parigi Moutong Bawa Motif Bomba Saga ke Panggung Nasional

11 Juli 2026
Sepanjang 2025 Tercatat 67 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak, DP3AP2KB Perkuat Upaya Pencegahan

Sepanjang 2025 Tercatat 67 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak

9 Juli 2026

Pilihan Editor

Pansus DPRD Dalami Temuan BPK, Dinkes Sebut Selisih Harga Obat Dipicu Aturan Baru

Pansus DPRD Dalami Temuan BPK, Dinkes Sebut Selisih Harga Obat Dipicu Aturan Baru

13 Juli 2026

Gempa Bumi Terkini 6.2 M Guncang 198 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT

16 Juli 2026

Gempa Bumi Terkini 5.5 M Guncang 146 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT

18 Juli 2026
Dua Addendum Proyek Perpustakaan Rp8,7 Miliar Jadi Sorotan, Pansus Minta Dokumen Addendum

Dua Addendum Proyek Perpustakaan Rp8,7 Miliar Jadi Sorotan, Pansus Minta Dokumen Addendum

14 Juli 2026
Sengketa Denda Proyek Perpustakaan Rp8,7 Miliar, Dua Addendum Berbeda Picu Polemik

Sengketa Denda Proyek Perpustakaan Rp8,7 Miliar, Dua Addendum Berbeda Picu Polemik

13 Juli 2026

Artikel Terkini

Gempa Bumi Terkini 5.5 M Guncang 146 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT

18 Juli 2026
Program Stunting DASHAT dan Minlok DP3AP2KB Masuk Temuan BPK, DPRD Minta Inspeksi Khusus

Program Stunting DASHAT dan Minlok DP3AP2KB Masuk Temuan BPK, DPRD Minta Inspeksi Khusus

17 Juli 2026

Gempa Bumi Terkini 6.2 M Guncang 198 km BaratLaut TAHUNA-KEP.SANGIHE-SULUT

16 Juli 2026
Dua Addendum Proyek Perpustakaan Rp8,7 Miliar Jadi Sorotan, Pansus Minta Dokumen Addendum

Dua Addendum Proyek Perpustakaan Rp8,7 Miliar Jadi Sorotan, Pansus Minta Dokumen Addendum

14 Juli 2026
Pansus DPRD Dalami Temuan BPK, Dinkes Sebut Selisih Harga Obat Dipicu Aturan Baru

Pansus DPRD Dalami Temuan BPK, Dinkes Sebut Selisih Harga Obat Dipicu Aturan Baru

13 Juli 2026
  • Redaksi
  • Kode Etik
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
Cerdas Mendidik

© 2026 PT. SONGULARA MEDIA MANDIRI

  • Masuk
  • DAERAH
  • NASIONAL
  • PERISTIWA
  • PENDIDIKAN
  • EKONOMI
  • SPORT
  • LAINNYA
    • Kesehatan
    • Unik
    • Pariwisata

© 2026 PT. SONGULARA MEDIA MANDIRI

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In